Bupati Tapin Buka Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

bupati-tapin-buka-bimtek-penerapan-standar-pelayanan-minimal-spm
25
Jun

Bupati Tapin Buka Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

By Super Admin | Kegiatan Berita | 25-06-2022

RANTAU,- Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi Masyarakat, pemerintah kabupaten Tapin melaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi perangkat kerja di daerah yang dibuka secara resmi oleh Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM, Kamis (23/06) Bertempat di Meeting room Aloft Hotel Jakarta.


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). PP diatas mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial". Kata Bupati HM Arifin Arpan MM dalam sambutannya.


Ia menjelaskan, standar pelayanan minimal (spm) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.


"SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu materi Bimtek SPM mencakup, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar". Paparnya.



Seperti yang diutarakan Bupati, dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.


untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada SOPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran spm pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.


“Dengan dilaksanakannya Bimtek mekanisme penyusunan dan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di lingkup perangkat daerah kabupaten Tapin. Kita berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin". Kata Bupati.



Kepada peserta Bimtek bupati seluruh peserta dapat melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD, sebagai acuan dalam penyusunan APBR yang dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan.


Segera setelah menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Tapin.


“Kepada perangkat daerah agar dapat selalu berkoordinasi tentang pekerjaan baik itu kepada Bupati, Wakil Bupati, maupun sekretaris daerah,” pintanya.