Berita
Pemerintah Kabupaten Tapin gelar pendampingan penginputan Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)
Rabu, 16 Oktober 2024Rantau - Dalam rangka pemenuhan indikator di setiap dimensi indeks pengelolaan keuangan daerah sehingga berkesesuaian, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapin gelar pendampingan penginputan Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD), Selasa 06/08/2024.
Kepala Bappelitbang Tapin, H Meidy Harris Prayoga dalam laporannya menyampaikan tujuan pengukuran IPKD sendiri yakni mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu sehingga penginputan data dukung IPKD sesuai dengan jadwal yang telah dietapkan pusat.
“Kita ingin ketika IPKD dilakukan pengukuran dan validasi oleh propinsi memperoleh hasil sesuai dengan yang kita harapkan,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, H Sufiansyah dalam sambutannya menyampaikan indeks pengelolaan keuangan daerah merupakan satuan ukuran yang di tetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
“pengelolaan keuangan daerah dilakukan
secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya
Menurut Sekda, dengan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini, diharapkan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“berdasarkan pengukuran penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah kabupaten tapin tahun 2022 kita hanya dapat memperoleh skor 64.96 atau b dengan kategori perlu perbaikan,” terangnya.
berharap nantinya setelah kegiata ini meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam berbagai bidang. semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat mengukur kinerja
tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih.